Kamis, 14 September 2017

Kegagalan DPR Bermusyawarah Mufakat

Panglima TNI: Ancaman ISIS Semakin Dekat dengan Indonesia
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ( Republika.co.id )
Ketika bicara pada Rapimnas I Partai Hanura, Kuta, Bali, Jumat (4/8), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, bahwa pengambilan keputusan di DPR tidak sesuai falsafah Pancasila. Pasalnya, produk keputusan DPR banyak yang diambil dengan sistem voting. Padahal dalam sila keempat ditekankan bahwa pengambilan keputusan itu semestinya dilakukan secara musyawarah mufakat, jelasnya.
Penilaian tersebut, sulit dibantah. Kenyataannya memang begitu. Banyak keputusan DPR yang diambil dengan jalur voting. Apalagi tentang hal-hal penting bagi negara dan/atau masyarakat yang bersentuhan dengan kepentingan fraksi atau partai. Manakala ada benturan antara duanya, maka yang dimenangkan adalah kepentingan fraksi dari partai yang anggotanya terbanyak di DPR.

Kamis, 03 Agustus 2017

Tak Terpakai di Dunia Politik, Amien Rais Berjuang di Jalur Ormas Anti Pancasila

Amien Rais
Satu hal yang saya suka kepada Amien Rais adalah semangatnya yang terus menyala-nyala dalam mengejar, mewujudkan, apa diperjuangkannya. Ia tak kenal lelah, apalagi menyerah. Sekali menentukan apa yang hendak dicapai, ia pasti all out berjuang, luar-dalam, hati, pikiran, aksi. Ia tak mengenal kata berhenti sebelum sampai ujung, walaupun kerap hanya di ujung jalan buntu.
Banyak yang seusia dia memilih istirahat dari hiruk pikuk politik. Bagi mereka, peran langsung dalam politik praktis sudah selesai. Panggung harus diserahkan kepada generasi muda. Bukan berarti diam, tetapi mereka mengambil peran yang lebih tinggi. Beralih menjadi “bapak” bagi semua anak-anak bangsa. Contohnya adalah B.J. Habibie dan Buya Ahmad Syafii Maarif.

Kamis, 29 Desember 2016

Kekayaan Yayasan dan Penggunaannya

Pengantar:

Tulisan berikut merupakan jawaban atas pertanyaan Fahmi, salah seorang pembaca artikel saya tentang yayasan. Pertanyaan Fahmi demikian “Dana yayasan yang didapat dari pemerintah, apakah boleh sebagian dananya dialokasikan untuk membangun bidang usaha?"
_____________
Di balik pertanyaan di atas, terselip anggapan atau malah keadaan yang sesungguhnya bahwa yayasan Fahmi telah menerima atau akan menerima dana bantuan dari pemerintah. Lantas, yayasan ini ingin mandiri dari segi pendanaan dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau mengikutsertakan sebagian dananya dalam badan usaha prospektif. Namun, ada hal yang dinilai belum jelas. Apakah dana bantuan yang mereka terima dari pemerintah dapat dipakai sebagian sebagai modal usaha? Apakah hal itu tidak melanggar hukum?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita periksa ketentuan hukum tentang dana atau kekayaan yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan.