Kamis, 29 Desember 2011

MENGUKUR DAN MENGHAKIMI

Oleh Yosafati Gulo

Tulisan Badrul Taman (BT) di Voa Islam berjudul ‘Nasihat Kepada Keluarga Gus Dur yang Ikut Kebaktian Natal”, tanggal 26 Desember 2011, bagi saya sangat menarik. Bukan cuma karena judulnya yang terkesan sangat moralis, tapi karena isinya makin menolong saya untuk memahami varian lain keyakinan seorang Islam tentang agamanya dan caranya melihat agamanya, agama lain, Tuhannya dan Tuhan pada agama lain.Tulisan utuh BT dapat dibaca di sini.

Pada bagian awal, BT membeberkan surat Al Ikhlas, yang dilukiskannya sebagai surat yang sangat pendek dalam Al-Qur’an namun memiliki keutamaan yang luar biasa karena menyamai sepertiga Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Shahihain. Dikatakannya, bahwa isi Al-Qur'an terdiri atas tiga bagian, yaitu sepertiganya membicarakan hukum, sepertiga kedua tentang janji dan ancaman, dan sepertiga terakhir menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Bagian terakhir inilah yang dihimpun dalam surat Al-Ikhlas.


Sumber : google
Dengan mengutip Al-Qur’an BT lalu berkesimpulan bahwa orang yang menyebut Al Masih, putra Maryam, Yesus Kristus, sebagai Allah adalah kafir. Terhadap orang seperti ini, orang Islam harus tegas dan jelas dan menjauh mereka. Sebab tindakan itu adalah tindakan batil yang menyakiti hati Allah dan membuat Allah murka. Sayang, katanya, bahwa prinsip itu tidak dipahami oleh keluarga besar mendiang mantan Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Inayah Wahid dan Lily Wahid yang hadir memberikan dukungan kepada jemaat GKI Yasmin dalam perayaan natal adalah sebagai tindakan sesat. Bahkan disebutnya sebagai terlalu bodoh atau putra-putra bodoh atau sengaja membodohi dirinya dalam memahami persoalan prinsip dalam agama Islam. Pernyatan itu ditulisnya dalam huruf-huruf kapital tebal.

Bersamaan dengan itu BT juga menilai keyakinan umat Kristen dan ke-Tuhanan-an Tuhan yang difahami orang Kristen, Trinitas, sebagai tindakan mencela Allah. Atas kehadiran Inayah dan Lily Wahid pada perayaan Natal GKI Yasmin itu, BT kemudian menulis, “Bukannya melarang umat Kristen berlaku kurang ajar kepada Allah dan mendakwahi mereka untuk insaf dari kesesatannya, eh malah keduanya ikut-ikutan merayakan hari raya batil mereka.”

Ukurannya tidak sinkron

Ada beberapa hal yang menggoda pikiran saya dalam tulisan itu. Pertama, ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur Islam, Kristen, dan pristiwa ikutnya Lily Wahid dan Inayah Wahid memberikan dukungan kepada Jemaat GKI Yasmin adalah ukuran Islam dan cara berpikir Islam dengan paradigma keyakinan Islam versi BT. Ini perlu ditegaskan karena Islam menurut –paling tidak-- versi keluarga Mendiang Gus Dur, Inayah dan Lily Wahid, berbeda dengan BT. Saya pun yakin bahwa orang Islam yang lain punya versi lain juga yang bisa sama mapun berbeda dengan versi BT atau Inayah dan Lily Wahid.

Secara logika, cara berpikir dan pemakaian ukuran versi BT itu, sama dengan mengukur beratnya sebuah 
benda dengan menggunakan alat ukur meter, yang normalnya dipakai untuk mengukur panjang. Atau mengukur kecepatan laju kendaraan di jalan raya dengan menggunakan liter atau timbangan, yang normalnya dipakai mengukur volume dan berat. Pemakaian alat ukur semacam ini bukan cuma keliru, tidak sinkron, tapi menyesatkan. Dengan menggunakan alat ukur seperti itu sudah pasti bahwa hanyalah pandangan Islam anutan BT yang benar. Lainnya salah semua! Ah... masa ia sih?

Kedua, pernyataan bahwa Inayah Wahid dan Lily Wahid adalah sesat, serta penilaian keyakinan Kristen tentang Trinitas sebagai mencela Allah, merupakan klaim bahwa Allah bisa diklaim dan dikurung dalam sebuah pandangan dan keyakinan manusiawi. Nampaknya BT lalai menyadari bahwa  setinggi apa pun iman manusia kepada Tuhan, pengetahuan yang diperoleh dari iman itu tetap saja terbatas, sebatas batas-batas kemanusiaan manusia. Tuhan dengan segala kompleksitas dan kesempurnaan-Nya, tak pernah dapat difahami oleh manusia. Manusia dengan iman setingggi langit dan sedalam lautan pun tak ada yang dapat mengurung Allah, Tuhan, sebatas apa yang dipikirkan atau diyakininya tentang Allah, Tuhan.

Ketiga, BT nampaknya berpikir bahwa Tuhan yang disembah umat Islam dan yang disembah orang Kristen adalah Tuhan yang sama. Oleh karena itu, ia menganggap orang Kristen kurang ajar terhadap Tuhan ketika menyebut Tuhan Tri Tunggal, apalagi dengan dipakainya istilah Anak kepada Yesus.

Dikatakannya, “di antara bentuk kekufuran yang paling besar adalah ucapan orang Kristen bahwa Allah punya anak, dia mati, Dia satu dari tiga (trinitas), Maha suci dan Mahatinggi Allah dari apa yang mereka tuduhkan kepada-Nya.” Saya kurang tahu apakah BT sempat berkonsultasi kepada Tuhannya sebelum mengambil kesimpulan ini sehingga ia tahu persis bahwa Allah marah. Jangan-jangan yang marah adalah BT saja, sementara Allah, Tuhan, senyum sinis kepada BT karena mengklaim kehendak-Nya sama dengan kehendak BT.

Yang saya tahu ialah bahwa di balik pikiran itu, terselip anggapan bahwa BT merasa paling benar, paling beriman, dan paling dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang Kristen. Juga dibandingkan dengan Inayah dan Lily Wahid. Karena itu, maka ia gerah bila Tuhan dihina, dicela oleh siapa pun. Saking dekatnya, maka sikap “kurang ajar” orang Kristen terhadap Tuhan diidentifikasi sebagai kekurangajaran terahdap dirinya juga.

Bagi saya, anggapan itu bukan saja aneh. Tapi merupakan praktek nyata kesombongan keberagamaan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjamins bahwa BT lebih beriman daripada Inayah dan Lily Wahid atau Pramono Anung atau Megawati Sukarno Putri atau Rais PBNU, Masdar F Masudi, atau Mahfud MD, dst.

Perlu kiranya difahami bahwa kendati orang Islam dan Kristen atau agama lain sama-sama menyebut Tuhan untuk sesuatu yang mereka yakini sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta juruselamatnya, tidak berarti bahwa sosok yang mereka maksud sama atau tertuju pada sosok yang sama. Nama boleh sama, tapi sosoknya lain. Sama seperti nama Soekarno yang bisa ditemukan di mana-mana. Tidak berarti bahwa ketika orang menyebut nama Soekarno, maka yang dimaksud adalah sosok mantan Presiden RI. Boleh jadi Sokarno yang dimaksud Si A adalah memang mantan Presiden RI, tetapi yang dimaksudkan Si B ialah seorang Kepala Sekolah Dasar di daerahnya. Maka kalau orang Kristen menyebut –berdasarkan keyakinannya—Tuhannya adalah Tiga yang Esa, Tri Tunggal, atau Trinitas, sama sekali mereka tidak bermaksud mencela Tuhan yang diyakini orang Islam. Kekristenan sama sekali tidak punya ajaran dan kebiasaan seperti itu.

BT nampaknya perlu sadar bahwa pemakaian istilah Tuhan Yang Esa, sebagaimana dipahami di Indonesia bukanlah ke-Esa-an dalam arti satu sosok. Melainkan ke-Esa-an dalam arti konsep, prinsip yang menggambarkan bahwa di atas segala kemampuan manusia ada “SESUATU” yang MAHA di segala aspeknya. Kalau sosok Tuhan dengan segala keberadaan-Nya itu sama dan ibadah mereka ditujukan pada sosok yang sama, dengan pemahaman yang sama, saya kira tidak akan ada perbedaan apalagi pertentangan dogmatik antara agama yang satu dan lainnya.

Orang beriman

Tapi katakanlah Tuhan yang disembah orang Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau penganut agama dan aliran kepercayaan lain umpamnya sama. Lalu di antaranya misalnya ada yang sesat. Pertanyaanya, mengapa BT harus pusing dengan kesesatan mereka? Andaikata karena kesesatannya mereka masuk neraka sekalipun dan disiksa dengan SIKSAAN MAHA SEMPURNA, mengapa BT harus kelabakan? Bukankah mereka sendiri yang nantinya menanggung akibat kesesatannya? Mestinya BT tak perlu mencak-mencak. Sebab jika banyak yang di neraka dan dia sendiri atau kelompknya yang berada di surga, mereka mendapat keleluasaan seluas-luasnya di surga kelak untuk menikmati seluruh fasilitas surga sepuasnya.

Apakah BT, atau adakah di antara kita, manusia di bumi ini, yang sudah diberi SK khusus oleh Tuhan untuk menghakimi orang-orang sesat? Kapan kuasa itu diberikan? Di mana? Sejak kapan? Saksinya siapa? Ataukah itu pesan kitab suci? Kitab suci yang mana? Lalu bagaiamana menjawab bila ada orang Kristen mengatakan bahwa orang Islam, Hindu, Budha, atau aliran-aliran Kepercayaan yang banyaknya tak terhitung itu adalah orang-orang sesat? Atau umat Hindu dan Budha mengatakan hal serupa kepada umat Islam, Kristen? Atau aliran kepercayaan berkata “selain kami semuanya sesat dan gila”.

Barangkali sudah saatnya semua penganut agama bersepakat bahwa konsep ke-Maha-Kuasa-an Tuhan tidak boleh dikurung dalam pengertian keyakinan tertentu dan sebagai milik mutlak keyakinan itu. Jangan pernah ada yang mengklaim bahwa Tuhan adalah sosok yang bisa diklaim sebagai miliknya pribadi atau kelompok seperti rasa memiliki seorang kekasih yang tidak boleh didekati atau dimiliki oleh manusia lain. Sebab selain sikap itu salah, mustahil ada yang dapat mendikte Tuhan dan mengurungnya dalam sebuah kamar kehendak seperti mengungkung sorang istri oleh suami.

Para penganut berbagai agama kiranya cukup sepakat bahwa Tuhan adalah serba Maha. Karena ke-Maha-an-Nya, maka Ia tak  perlu dibela bila ada yang melanggar Firman-Nya. Juga tak boleh ada seseorang atau sekelompok orang dari agama tertentu yang mengklaim paling dekat dengan Tuhan dan paling berhak menafsirkan kehendak Tuhan. Sebab dengan ke-Maha-kuasaan-nya, Tuhan sendiri dapat melakukan apa saja yang dimaui-Nya bagi diri-Nya dan bagi orang-orang sesat.

Lagi pula, kalau Tuhan difahami Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dst., maka tugas orang-orang beriman adalah belajar dan terus memeragakan apa yang dicontohklan Tuhan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memaafkan, bukan menebar dendam; mengasihi bukan menebar kebencian, dan menyayangi sesama, bukan mengenyahkannya dari muka bumi dengan teror dan bom bunuh diri. Inilah sesungguhnya yang lebih perlu dilakukan oleh orang-orang beriman. ***

Jumat, 02 Desember 2011

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI


Oleh Yosafati Gulo

Menggilanya korupsi, suap-menyuap di Indonesia, termasuk Nias, nyaris tak terbendung. Hal ini nampak dari gencarnya media cetak dan elektronik memberitakan kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Saking maraknya, teramat sulit menemukan media cetak dan elektronik yang tidak memuat berita koruspsi setiap hari. 

Hasil Survey dan Fakta


Hasil-hasil survey tentang indeks persepsi korupsi turut menunjukkan hal itu. Survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) misalnya menempatkan Indonesia sebagai jago korupsi diantara 16 negara yang disurvey. Dari tahun 2007-2010, terus meningkat dari 7.98 (2008), menjadi 8.32 (2009), naik menjadi 9.07 tahun 2010, dengan nilai 10 untuk terkorup (Metro News, 09-03-2010). Pada tingkat dunia, Indonesia memang sempat diberitakan berada di posisi 111 atau 126 dari 180 negara. Tapi itu belum mengubah citranya sebagai negara terkorup. Hal ini nampak pada survey tahun 2011 yang tetap menempatkan Indonesia pada urutan keempat terkorup dari 28 negara (Liputan Olnine.com, 18-11-2011).


Survey itu ternyata berkorelasi positip dengan fakta yang ada. Selama tahun 2009, Harian Suara Mereka (30-08-2010) mencatat 199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa yang telah diadili. Nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan mencapai Rp 1,772 triliun. Sampai Maret 2011 ada setidaknya 17 Gubernur dan 158 Bupati/Walikota yang tersandung korupsi selain anggota DPR, pejabat di berbagai instansi (Media Indonesia, 8 Maret 2011). Belum lagi sekitar 45 orang koruptor yang lari ke Luar Negeri seperti Sjamsul Nursalim dan kawan-kawannya dalam kasus BLBI, Anggoro Widjojo dalam kasus SKRT Dephut, Nunun Nurbaeti, kasus dugaan suap Cek Pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, dll., dengan nilai trilyunan rupiah (Banjarmasinpost.co.id, Senin, 4 Juli 2011 ).

Di Nias, ada dua contoh konkret. Pertama,  kasus korupsi Bupati Nias dan Nias Selatan. Kedua mantan Bupati itu sungguh mencatat sejarah. Keduanya merupakan Kepala Daerah di kepulauan Nias yang pertama dibui karena korupsi. Mantan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, divonis 5 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Medan, karena menggasak dana bantuan korban Tsunami Kabupaten Nias pada tahun 2007 senilai Rp3,7 miliar. (Sumut Pos, 12-08-2011). Mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia, ditahan KPK seudai diperksa sejak awal Oktober 2011 karena sangkaan suap kepada KPU (Tribunnews.com - Selasa, 4 Oktober 2011).

Kedua, kasus pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama tahun 2006 & 2007 sebesar Rp 2,184,823,045.00. Hal ini dilengkapi dengan kasus perjalanan dinas fiktif senilai lebih dari Rp 3,48 milyar oleh hampir semua pejabat Pemda di berbagai kantor Dinas di Kabupaten Nias sebagaimana dilaporkan BPK tahun 2007. Maskapai penerbangan yang diajak “kerja sama” ialah Merpati dan SMAC. Terbanyak di Sekretariat Daerah Sebesar Rp 1,44 milyar, disusul Kimpraswil Rp 377 juta, BKD Rp 374 juta, Dinas Kelautan Rp 347 juta, DPRD Rp 305 juta, Dinas Pendidikan Rp 214 juta dan Dinas Kesehatan Rp 211 juta, kemujdian di RSU Rp 135 juta, dan terkecil Dispenda sebesar Rp 63 juta. Daftar para pelaku dapat dilihat pada laporan BPK tahun 2007.

Faktor Kunci

Dalam kasus-kasus di atas, ada setidaknya tiga faktor kunci penyebab terjadinya korupsi, yaitu keinginan, peluang, dan buruknya sistem pengawasan dalam waktu bersamaan (lihat Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana 2009). Umumnya berbentuk “kerjasama” (persekongkolan) antara dua orang atau lebih. Salah satu di antaranya pasti pejabat, yang memiliki kuasa dan kewenangan. Dan memang, sebuah korupsi atau suap-menyuap, mustahil terjadi tanpa persekongkolan dua pihak atau lebih. Mereka sama-sama ingin karena merasa sama-sama mendapatkan manfaat.

Dalam kasus mantan Bupati Binahati B. Baeha umpamanya. Ia dapat menilap dana bantuan Tsunami karena bersekongkol dengan Bendahara Daerah, bawahan, atau yang menangani dana bantuan tersebut. Para pejabat yang menggasak uang negara melalui perjalanan dinas fiktif, dimungkinkan karena adanya persekongkolan internal antara pelaksana dan atasan, serta pihak Merpati dan SMAC, hotel, dan instansi terkait di luar daerah.

Motivasi berkorupsi, tentu tidak sama bagi semua orang. Ada yang melakukannya karena ingin mendapatkan satu atau banyak hal yang bukan haknya. Misalnya pegawai negeri yang ingin dipromosikan pada jabatan tertentu atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di luar prosedur normal. Atau untuk mendapatkan haknya yang sengaja ditahan, dipersulit, oleh atasan atau pejabat berwenang. Misalnya pegawai negeri yang mengurus kenaikan pangkat, dan anggota masyarakat pada urusan KTP, SIM, Ijin Usaha, dst., yang sengaja dipersulit tanpa memberi “uang pelicin”.

Di kalangan pejabat motivasi itu dapat didorong oleh nafsu hedonisme, memerkaya diri, atau mengumpulkan dana untuk memenuhi ambisi kekuasaan. Yang disebut terakhir, pengumpulan dana dimaksudkan untuk memertahankan jabatan, promosi, atau merebut jabatan baru melalui sogokan atau pembelian dukungan dalam Pemilu atau Pilkada. Tetapi ada juga yang sederhana, sekadar mendapatkan tambahan penghasilan. 

Motif memerkaya diri dan mengumpulkan dana biasanya terjadi pada level Kepada Bagian,  Kepala Dinas, sampai pada posisi puncak kekuasaan. Bisa juga di kalangan Panitia pengadaan atau penyedia barang/jasa atau PPK, PA, dan KPA. Sedangkan yang sekadar mendapatkan tambahan penghasilan, biasanya terjadi di kalangan petugas administrasi di kantor pemerintahan atau di kantor panitia pengadaan barang/jasa. Semua kejadian itu bisa terjadi karena didukung oleh adanya keinginan, peluang, dan buruknya sistem pengawasan pengeluaran uang negara di daerah.

Alternatif Solusi

Bertolak dari pemahaman di atas, jelas bahwa pemberantasan korupsi di Nias mustahil berhasil jika hanya mengandalkan hukum dan peran para penegak hukum. Jika Nias hendak menjadi pelopor, maka prasyarat utama ialah adanya komitmen para Bupati dan walikota untuk memberantas korupsi. Mengingat rakyat kita masih bersifat paternalistik, dapat diyakini bahwa dengan komitmen itu upaya pemberantasan, dan paling tidak pencegahan korupsi lebih maksimal. Setidaknya dapat dikurangi. Antara lain alternatif yang dapat ditempuh ialah dengan mendekatinya dari ketiga faktor yang disebutkan di depan.

Pertama, mencegah keinginan dan peluang. Karena faktor ini belum merupakan korupsi, maka yang dilakukan ialah mencegah timbulnya keinginan dan peluang berkorupsi. Pada hemat saya, hal ini dapat diupayakan melalui penataan sistem kerja pegawai di bidang pelayanan publik. Bisa saja dalam bentuk penyusunan sebuah sistem operasional prosedur (SOP) kerja untuk urusan layanan publik di seluruh dinas dan lembaga pemerintahan, atau bentuk lain yang dianggap sesuai. Yang jelas, SOP itu perlu dibuat sedetail mungkin dan ditetapkan oleh Pemda menjadi pedoman baku bagi pegawai dan publik yang berurusan, baik untuk urusan sesama pegawai negeri maupun anggota masyarakat sipil. Dengan tercegahnya dua faktor tersebut, sekaligus merupakan alat bagi pegawasan kinerja pegawai.

Dalam SOP tersebut, perlu memuat aspek punishment and reward (sanksi dan hadiah). Ada rincian prestasi dan tingkat ketaatan pada SOP untuk diberi reward atau sebaliknya diberi sanksi bagi yang melanggar. Reward itu bisa diwujudkan dalam bentuk uang, tanda pengharagaan, dan promosi. Sementara sanksi dapat diwujudkan mutasi atau demosi. Supaya objektif, penilaian kinerja pegawai tidak melulu dari atasan dengan model DP3. Tapi masukan dari sesama pegawai dan publik perlu dipertimbangkan. Masukan-masukan itu, haruslah merupakan catatan yang dimasukkan dalam kotak saran yang disediakan khusus, kemudian dikonversi menjadi nilai untuk keperluan reward atau punishment.

Jika SOP itu dilanggar oleh publik, misalnya menempuh jalan pintas  (dan diakomodasi oleh pegawai atau pejabat publik), maka sanksi perlu diberikan yang diformulasi tersendiri sesuai dengan jenis dan bentuk pelanggarannya.

Sikap Profesionalisme

Kedua, sikap profesionalisme dalam bekerja. Pemda perlu terus memotivasi pegawai untuk terus berusaha profesional dalam bekerja. Wujudkan ialah tidak mencampur-adukan pertemanan, hubungan kekeluargaan dengan urusan-urusan kantor. Salah satu di antaranya membudayakan sistem antrian orang yang berurusan. Nampaknya, Nias masih ketinggalan dalam menerapkan sistem ini. Di Bank memang sudah mulai diterapkan, tapi main terobos masih saja tampak manakala yang berurusan adalah teman, keluarga, atau sesama pegawai, lebih-lebih atasan.

Erat kaitannya dengan itu ialah sikap jaga jarak. Sikap ini ditampilkan dalam memberikan pelayanan publik, pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik di sektor swasta maupun publik. Di sini para pejabat, pengambil keputusan, harus tetap menjaga posisinya sebagai profesional dan menjaga jaraknya dengan teman, kerabat, keluarga. Oleh karena itu perlu dihindari pelayanan di rungan tertutup atau di luar kantor.

Ketiga, pelayanan secara on line perlu dipikirkan. Di banyak instansi di berbagai tempat di Tanah Air model ini sudah mulai diterapkan. Di Perguruan tinggi misalnya, urusan pembukaan program studi baru dapat dilayani dengan cara memenuhi semua persyaratan yang dapat dibaca pada situs Dikti. Setelah memenuhi semua persyaratan, maka peguruan tinggi dapat menyampaikan usulan pembukaan program studi baru kepada Dikti lewat email atau di-upload ke alamat Dikti.

Untuk tender pengadaan barang dan jasa, model ini juga bisa diterapkan. Semua persyaratan dokumen dan menyampaian penawaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Biaya-biaya yang diperlukan tak perlu diserahkan manual, tapi melalui bank atau pakai ATM seperti pembayaran tiket pesawat.

Tentu masih banyak alternatif yang dapat ditempuh. Namun, yang perlu disadari ialah bahwa pencegahan atau pemberantasan korupsi tidak terletak pada seberapa banyak cara yang kita tahu, melainkan seberapa besar komitmen kita, utamanya Bupati dan para pejabat Pemda, untuk menerapkan cara-cara yang ada. Pernyataan “saya berdiri di barisan paling depan dalam memberantas korupsi”,  seperti digaungkan Presiden SBY beberapa tahun lalu, tidak akan menolong. Karena itu para Bupati, Wali kota, dan lainnya tak perlu meniru jargon bombastis ini. Yang diperlukan ialah komitmen, ketegasan, dan memulai gerakan “pembersihan” keinginan berkorupsi dari diri sendiri ke lingkaran yang lebih luas. 

Jika masih ada yang nekat melakukan atau mendukung korupsi, maka maka sanksi yang diberikan, tidak sekadar punishment yang digambarkan di depan, melainkan diserahkan kepada penegak hukum. Pertanyaannya ialah apa benar para Bupati dan Wali Kota memiliki komitmen itu seperti kampanye mereka menjelang Pilkada? Ini sesungguhnya yang kita tunggu! ***