Jumat, 10 Agustus 2012

Cagub DKI Yang Lebih Berkualitas


Oleh Yosafati Gulo

Bukan main gemparnya respon atas isu SARA yang dicuatkan Rhoma Irama pada ceramah tarawih di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu, (29/7/2012). Rupa-rupa pendapat yang berseliweran beberapa hari terakhir mengerucut pada dua kubu pendapat yang berseberangan. Kubu yang setuju menilai bahwa dakwah Rhoma sudah benar. Sesuai dengan pesan agama. Kubu seberang berkata tidak. Isu SARA tidak benar. Yidak fair dan tidak memberikan pembelajaran politik yang sehat bagi masyarakat. 

Apa yang salah? Jika ukurannya adalah dasar pikiran masing-masing, tentu tak ada yang salah. Semua benar berdasarkan konstruksi argumen yang dibangun. Sebuah kebenaran behadapan dengan kebenaran yang lain, yang kalau hanya dilihat dari sudut pandangan masing-masing, maka akan berakhir pada konflik pandangan yang tak ada ujung.

Lalu, pandangan mana yang seharusnya dijadikan acuan? Tulisan berikut mencoba mendudukkan peristiwa ceramah tarawih Rhoma dalam kaitannya dengan Pilgub DKI putaran kedua September 2012.

Tidak Berdiri Sendiri

Isu SARA dalam dakwah sebetulnya bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Anjurannya memilih orang yang seiman menjadi pimpinan adalah gejala umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja. JimlyAshiddiqie bilang, “Isu SARA ini bersifat netral. Kalau sekadar informatif untuk transparansi, tidak apa-apa," katanya. Tetapi justru di sinilah letak masalah. Pihak pendukung Jokowi-Ahok merasa dakwah tersebut tidak berdiri sendiri. Tidak sekadar dakwah. Ia dilontarkan dalam kaitannya dengan Pilgub DKI putaran kedua.

Karena terkait dengan Pilgub DKI, maka dakwah tersebut mengandung setidaknya dua hal yang dinilai di luar  kepatutan hukum dan moral. Pertama, Bung Rhoma dinilai curi star kampanye untuk mengegolkan pasangan yang didukungnya, Foke-Nara. Dalam pandangan pendukung Jokowi-Ahok, hal tersebut tidak fair. Bahkan melanggar UU Pemilikada. Itulah sebabnya mereka mengadukan Bung Rhoma ke Panwaslu.

Kedua, memunculkan faktor SARA dalam memilih pimpinan daerah dinilai berpotensi menganggu keutuhan masyarakat Jakarta. Potensinya untuk menyulut perpecahan masyarakat sangat besar. Anggapan ini bertolak dari pengalaman bahwa sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia sering berakhir dengan kerusuhan dan pembantaian. Inilah yang tidak diharapkan oleh kubu Jokowi-Ahok, dan barangkali sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dikaitkan dengan upaya memenangkan calon pasangan tertentu, faktor SARA memang sangat tidak relevan. Sebab yang hendak dipilih kelak, bukan pemimpin untuk orang Islam saja, atau Kristen Saja, atau Hindu saja, atau Budha saja, atau suku Jawa saja, atau Betawi saja, atau Cina saja, dst., melainkan pimpinan untuk semua orang yang ada di DKI Jakarta dengan rupa-rupa latar belakanganya.

Sekalipun sang calon beragama Islam dan dari suku Betawi atau Jawa, ketika ia menjadi gubernur, tidaklah patut baginya bila memosisikan diri hanya sebagai pemimpin untuk penganut agama Islam dan/atau suku Betawi atau Jawa. Secara hukum dan moral Ia berkeharusan memosisikan diri sebagai pemimpin untuk semua penganut agama dan suku yang ada di DKI. Tidak patut pula bila pendukung yang seagama atau sesuku dengannya mengungkung gubernur tersebut sebagai pemimpin mereka saja dan mengondisikannya untuk lebih memberi perhatian bagi mereka melebihi perhatian bagi penganut agama atau suku lain.

Membangun Kebersamaan

Sebagai pemimpin bagi semua, sudah tentu materi kampanye atau dakwah yang lebih tepat semestinya menyangkut aspek kualitas pribadi serta visi dan program yang mereka tawarkan sebagai calon gubernur. Aspek-aspek inilah yang dianggap lebih fair. Sebab perlu disadari bahwa gubernur yang dipilih karena alasan agama dan suku, tak pernah mampu menjamin 
keberhasilannya memimpin pemerintahan dan menyejahterakan masyarakat DKI.

Kalau mau maju, masyarakat DKI dan bangsa kita secara keseluruhan perlu segera membangun budaya modern dalam memilih pemimpin. Kebiasaan memilih pemimpin yang seagama atau sesuku dengan harapan agar ia lebih memerhatikan kepentingan agama dan sukunya perlu ditinggalkan. Terlalu naif pula kalau kita terus mengondisikan pimpinan daerah atau nasional agar terus memenjarakan  dirinya dalam ruang sempit primordialisme. Sebab pemimpin semacam itu mustahil bisa menjawab permasalahan masyarakat yang majemuk.

Sudah saatnya kaum terdidik berjuang mendorong munculnya para pemimpin yang berpandangan nasionalis, berwawasan mondial, mampu membangun kebersamaan, dan lebih fokus pada penyejahteraan kehidupan bersama. Calon-calon pemimpin semacam ini, antara lain, dapat dideteksi dari rekam jejaknya serta visi dan programnya sebagaimana dikemukakan selama kampaneye.

Kalau ternyata visi dan program Foke-Nara kelak dinilai lebih baik bagi masyarakat DKI, ya silahkan pilih. Demikian pula kalau visi dan program Jokowi-Ahok dinilai lebih baik, perlu diakui juga. Memilih pasangan dengan alasan “pokoknya”, dan menjatuhkan saingannya dengan cara-cara tidak fair yang menyulut perpecahan bukanlah sikap orang dewasa dan cerdas. ***

Minggu, 15 Juli 2012

Ada Apa Dengan Posisi Tawar Masyarakat Nias?


oleh Yosafati Gulo
Dalam akun Face Book Forum Nias Barat, bung Nefos Daeli (ND) bilang begini, “Komunitas Nias belum menjadi kekuatan untuk position of bargaining dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, paling tidak untuk di Provinsi Sumatera Utara.”
Saya tergelitik membaca pernyataan tersebut karena dalam diskusi selanjutnya terkesan makin menjauh dari pokok diskusi. Ada yang menanggapinya dalam skopa nias dan ada yang sekadar Nias Barat. Ada yang meninjaunya melulu dari aspek geografi, kualitas SDM, dan ada juga yang melihatnya sebagai konsekuensi belum optimalnya perhatian Gereja dan Pemerintah Daerah di Nias.
Saya kira yang hendak diangkat ND adalah posisi tawar masyarakat Nias dalam “pertarungan” politik guna memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengambil keputusan-keputusan politik (kebijakan) atas pembangunan masyarakat. Jangankan secara nasional, di tingkat Sumatera Utara pun masyarakat Nias belum bisa bicara.  Belum memiliki posisi tawar (bargaining position).
Persoalan geografis dan SDM, sempat ditangkis ND.  Dengan mengambil contoh daerah lain (walaupun tidak disebut daerah mana), yang letak geografisnya “jauh” dan SDM biasa-biasa, mereka toh memiliki posisi tawar, tulis ND. Dengan pernyataan tersebut, tentu saja ND tidak bermaksud memutlakkan aspek geografis sebagai satu-satunya faktor penentu. Sebab untuk mendapatkan sebuah posisi tawar dalam menentukan keputusan politik, pastilah banyak faktor yang jalin-menjalin menjadi sebuah kekuatan.
Rupa-rupa Potensi
Untuk memengaruhi keputusan politik, saya kira sangat ditentukan oleh rupa-rupa potensi yang ada di tiap daerah. Bisa aspek geografisnya yang strategis dalam percaturan politik dunia atau nasional, kualitas SDM, kekompakan masyarakatnya yang tinggi, sumber daya alam potensial, sikap para pemimpin dalam lembaga-lembaga publik atau perpaduan semuanya.
Kendati demikian, daerah yang memiliki potensi tinggi walaupun hanya satu-dua aspek, cenderung memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan politik. Ia akan diperhitungkan baik-baik oleh pemerintah dan DPR. Lebih-lebih kalau potensi tersebut memmiliki efek yang terkait erat terhadap ekonomi negara atau isu yang sedang menjadi perhatian dunia.
Sekadar contoh kita bisa lihat posisi tawar masyarakat Papua yang walaupun masih tersendat-sendat, namun karena potensi sumber daya alamnya yang amat besar, tidak dengan mudah disepelekan oleh pemerintah pusat dalam mengambil keputusan politik. Kebijakan pembangunan yang selama beberapa Pelita Orde baru terlalu memihak pada masyarakat Indonesia Bagian Barat, dewasa ini mau tidak mau ditinjau karena berbagai protes masyarakat Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia Timur. Keputusan-keputusan politik yang sebelumnya cenderung memosisikan Papua, Kalimantan, sebagai objek untuk sekadar mendapatkan uang, belakangan mulai dikoreksi karena tuntutan-tuntutan masyarakat.
Contoh lain adalah keputusan DPR dan Pemerintah ketika membuat UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Di tangan DPR, pembahasan UU ini memakan waktu sekitar lima tahun. Di satu sisi ada tekanan-tekanan politik dari partai politik yang dikuasai oleh golongan agama tertentu, tapi di sisi lain ada perlawanan dari berbagai komponen masyarakat. UU itu memang berhasil diteken Presiden SBY tanggal 28 November 2008 dan ada juga yang dipejara dari jeratannya. Tetapi secara keseluruhan, UU itu tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.
Lihat saja hura-hura pornografi dan pornoaksi di sekitar kita. Makin hari makin subur. Apalagi di dunia maya. Sekalipun Kemenkominfo telah menyatakan tekadnya memblokir ribuan situs porno tiap bulan, kenyatanya  belum memberikan hasil memadai. Gambar-gambar yang merangsang syahwat masih saja berseliweran di berbagai jaringan internet.
Barangkali itulah yang mendorong Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres No 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi tanggal 2 Maret 2012. Dengan anggota 11 Menteri plus Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua lembaga sensor film, dan dikomandoi oleh Menko bidang Kesra dan Ketua Harian Menteri Agama, Presiden SBY beranggapan bahwa pornografi dan pornoaksi dapat dicegah.
Selain UU itu tak berkutik, posisi tawar masyarakat Bali terhadapnya, jelas tampak. Sekalipun sudah diundangkan, Bali tak mudah mengiyakan. Ia sangat sadar bahwa bila hal itu diterapkan, para turis asing akan enggan datang ke Bali. Karena potensi wisata Bali cukup besar, maka negara pun tidak bisa berbuat banyak, bukan? Padahal kalau undang-undang itu diterapkan secara konsisten, maka siapa pun yang melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi di bumi Indonesia akan dihukum.
Contoh lain, kita bisa medilihat posisi tawar pengusaha ketika serikat pekerja dan berbagai organisasi buruh ribut soal rendahnya upah minimum. Kendati secara faktual upah minimum tidak mencukupi kebutuhan normal, pemerintah dan DPR tidak bisa sesukanya membuat regulasi. Posisi tawar pengusaha cukup tinggi untuk melahirkan keputusan politik mengenai upah buruh.
Posisi Tawar Masyarakat Nias
Menyimak contoh-contoh di atas, nampak bahwa lemahnya posisi tawar masyarakat Nias bisa dimaklumi. Ditinjau dari aspek kandungan bumi dan kontribusinya bagi perekonmian nasional, secara alami turut melemahkan posisi itu. Aspek pariwisata yang seharusnya dapat dijadikan andalan, juga belum disentuh secara sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah adanya kesan pembiaran keberlangsungan pariwisata Nias secara alami.
Menjadikan aspek pariwisata sebagai andalan, pada hemat saya harus dilakukan secara sistemik. Semua aspek yang terkait dengan pariwisata perlu dikembangkan secara terstruktur. Sebab pada saat kita menata daerah tujuan wisata, tentu harus diperhitungkan faktor infrastruktur jalan, penginapan, kebutuhan-kebutuhan dasar wisatawan, paket kegiatan, dst. Paket-paket wisata di Bali dan Lombok, nampaknya perlu dipelajari.
Dalam Lokakarya Pengembangan Ekonomi Lokal Kepulauan Nias 2012-2016 di Hotel JW Marriott, Medan, beberapa waktu lalu, Purwoko, salah seorang Consultant UNDP bilang, “Orang berbicara bahwa Nias itu sangat bagus, tetapi road map-nya? Kalau orang mau bepergian, dalam 1 jam apa yang dilihat, dalam 3 jam apa yang dilihat, dalam 1 hari itu apa yang dilihat, 7 hari apa yang dilihat, itu belum ada road map-nya. Ini yang harus dibuat,” kata Purwoko.
Ini artinya, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama pembangunan masyarakat Nias perlu memiliki program yang terstruktur. Entah itu jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Salah satu yang pokok menurut saya adalah pengadaan tenaga ahli. Mustahil kita mendapatkan hasil yang optimal bila aspek periwisata ditangani oleh orang yang tidak memiliki spesialisasi di bidang itu.
Secara instan, tenaga ahli itu bisa saja didatangkan dari luar Nias, di-hire. Tapi itu, tidak menjawab persoalan dasar. Hanya bermanfaat untuk keperluan sesaat. Untuk jangka panjang, adalah menyiapkan tenaga-tenaga ahli dari Nias melalui pendidikan formal. Pemerintah daerah perlu menyekolahkan siswa berprestasi dan berminat di bidang itu. Mereka inilah kelak yang diharapkan melakukan pembenahan yang lebih sistematis sampai Nias menjadi daerah wisata berkelas.
Bersamaan dengan itu, perlu pula diadakan program yang bermuara pada pengembangan aspek lain seperti pertanian dan industri rumah tangga, kerajinan yang belum digarap. Dengan cara ini, suatu saat kita berharap hasil-hasil pertanian, hasil kerajinan, industri rumah tangga dapat disandingkan dengan produk-produk daerah lain yang memiliki nilai untuk dipakai atau dijadikan cindera mata oleh siapa saja yang berkunjung ke Nias. Menurut saya, inilah salah satu cara ampuh untuk mengkonstruksi posisi tawar masyarakat Nias secara nasional dan paling sedikit di tingkat Sumatera Utara seperti yang diimpikan oleh ND.
Pada sakala lebih kecil, tiap Kabupaten perlu melakukan pendekatan serupa. Dalam terminologi pembangunan hal ini dikenal dengan sebutan produk unggulan daerah. Produk unggulan inilah yang perlu dikembangkan secara fokus. Perlu diingat bahwa mengerjakan semua bidang secara serempak cenderung memberikan hasil minimal. Berkembang banyak, tapi dengan hasil sedikit-sedikit. Tapi bila fokus pada satu bidang unggulan dan bidang itu maju, langsung atau tidak, ia akan mengimbas pada bidang lain ***
 
Artikel terkait:
Pendekatan Ekowisata Tepat Diterapkan di Pulau Nias

Rabu, 20 Juni 2012

Identitas Agama Dalam KTP Memeranakan Minoritas


Oleh Yosafati Gulo



Diskusi tentang perlu-tidaknya identitas agama dicantumkan dalam KTP sempat ramai beberapa waktu lalu, kemudian reda. Dengan diturunkannya tulisan Taryadi Sum berjudul “Menyoal Pencantuman Agama pada KTP” di Kompasiana edisi 16 Juni 2012, diskusi itu kembali bersemangat. Saya sendiri sempat memberi dua-tiga komentar. Namun, setelah membaca komentar-komentar terakhir, saya tergoda untuk kembali memberikan komentar. Supaya lebih praktis, saya menulisnya tersendiri.

Ada tiga kelompok besar sikap tentang itu. Pertama, ada yang setuju bahkan merasa harus mencatumkan identitas agama dalam KTP. Taryadi Sum, termasuk dalam kelompok ini. Kedua, ada yang menilai tak perlu. Selebihnya adalah mereka yang mengambil posisi boleh ini boleh itu. Dicantumkan oke, tidak dicantumkan juga oke. Sebetulnya masih ada yang lain, tapi mereka ini hanya sekadar ngomong yang tak jelas atau lepas dari konteks.

Disamakan dengan Agama

Yang setuju, selalu mengaitkan KTP dengan agama tertentu. Bagi mereka, pencatuman agama dalam KTP sangat urgen. Seolah-olah disamakan dengan kepenganutan agama. Oleh sebab itu identitas agama bagi mereka harus ditulis dalam KTP. Apalagi karena  Identitas tersebut juga perlu dalam pernikahan, mengenali mayat akibat pembunuhan, tabrak lari, atau untuk upacara keagamaan bagi yang meninggal normal. 

Taryadi mencontohkan betapa sulitnya penguburan seorang pria Autralia ketika meninggal. Namanya Charles. Formalnya pria itu mengaku tak beragama, tetapi orangnya baik hati. Ia selalu menolong orang susah di daerah tempat tinggalnya. Antara lain, dengan menderma obat-obat kepada penduduk yang butuh bantuan di Cisaat, Sukabumi. Dengan pertimbangan kebaikannya itulah maka mayat Charles tidak ditelantarkan. Ia dikuburkan walaupun tanpa upacara keagamaan. Namun, kejadian tersebut, begitu membekas dalam nurani Taryadi. Mestinya Charles diupacarai sebagaimana kebiasaan dalam agama-agama yang ada, tulisnya. Dari kejadian itu, Taryadi akhirnya bersikukuh bahwa pencatuman agama dalam KTP perlu.   

Merespon sebuah komen, Taryadi bilang,  “Logika saya sederhana, jika orang memang beragama dan mengakui agamanya, masak mencantumkan di KTP saja tidak rela? Apalagi untuk berjuang demi agamanya”. Lagi pula, tulis Taryadi, hal tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani korban pada kasus pembunuhan, tabrak lari. Sebab dalam agama Islam, menguburkan mayat adalah Fardu Kifayah, jika tidak dikubur semua orang disekitarnya berdosa, tulisnya.

Disalahgunakan

Argumen dari kubu sebaliknya adalah adanya kenyataan sering disalahgunakannya identitas seseorang dalam kehidupan bersama. Radix Wp Ver2 bilang, bahwa pencatuman agama dalam KTP adalah siasat rejim ORBA dulu untuk melumpuhkan lawan-lawan politik mereka. Pada pendiri bangsa sendiri, termasuk Sukarno, pencetus Pancasila, tidak menghendaki dicantumkannya agama dalam KTP.

Menurut kelompok ini, urusan agama adalah urusan pribadi manusia dengan Tuhannya. Tak perlu dipublikasi kepada umum. Bagi orang mati tulisan agama di KTP juga tak perlu. Ini merupakan kepentingan orang hidup. Kalau memang keterangan agama diperlukan saat menikah, tentu saja data dalam Kartu Keluarga dapat dipakai. Kalau keperluannya untuk mengidentifikasi yang meninggal akibat pembunuhan atau tabrak lari, nampaknya tidak harus KPT. Boleh jadi KTP-nya malahan sudah hilang, dibuang, atau dihancurkan si pembunuh. Tapi itu toh bisa ditelusuri melalui sidik jari dan pemeriksaan DNA. Bila meninggalnya secara normal, toh ada keluarga, kerabat, tetangganya yang tahu apa agamanya dan upacara keagamaan apa yang sesuai.

Bila dimaksudkan untuk kepentingan sendiri, pencatuman agama dalam KTP malah aneh. Setiap orang kan sudah tahu agamanya. Untuk apa ditulis? Supaya orang lain tahu? Untuk apa? Jika dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah, malahan makin aneh. Sebab pemerintah sendiri yang mendata penduduk. Data tentang berbagai aspek penduduk ada di tangan pemerintah, bukan? Tambahan pula di tiap KTP sudah ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang merupakan penanda dasar tiap individu. Lebih kuat lagi karena sudah dilengkapi dengan sidik jari. Mustahil data diri dipalsukan atau digantikan dengan yang lain.

Bukannya Membangun

Dari pengalaman diketahui bahwa pencatuman agama dalam KTP bukannya membangun hidup damai antar sesama. Ia malah membakar semangat permusuhan dan perpecahan. Dalam berbagai pertikaian horizontal di berbagai tempat beberapa waktu lalu, telah membuktikan hal tersebut. Pertikain yang semua hanya salah paham, malah dimekarkan menjadi pertikaian antar penganut agama gara-gara tulisan agama dalam KTP. 

Yang satu mengelompokkan diri dengan orang yang seagama dengannya. Yang lain pun demikian. Lantas saling sweeping, sehingga kalau ketahuan dari golongan yang dianggap lawan dengan enteng ditusuk atau lehernya dipenggal seperti yang terjadi di Ambon atau Poso beberapa tahun lalu. Kita tentu tidak mau hal itu terulang, bukan? Sebab orang yang beragama seharusnya menyelamatkan kehidupan, bukan mengenyahkannya, sekalipun itu bukan dari golongan agamanya. Kita seharusnya malu kepada Charles, karena ia tidak beragama tetapi ia menyelamatkan kehidupan orang-orang beragama, sementara orang-orang beragama malahan saling menghancurkan kehidupan sesamanya.

 Kitaseharusnya malu kepada Charles, karena ia tidak beragama tetapi ia menyelamatkan kehidupan orang-orang beragama, sementara orang-orang beragama malahan saling menghancurkan kehidupan sesamanya

Sebetulnya hal tersebut tak perlu terjadi kalau pemerintah dan penegak hukum, utamanya polisi, netral dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun dari berbagai kasus nampak bahwa para pejabat yang hidup dan menghidupkan keluarganya dari uang rakyat itu lebih sering memihak. Parah lagi, pemihakan tersebut cenderung membiarkan, bahkan seolah memfasilitasi kekerasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada sesama warga negara. Akibatnya, yang selalu jadi korban adalah warga negara yang tergolong minoritas. Oleh sebab itu, pencatuman agama dalam KTP sama halnya memeranakan golongan minoritas secara terus-menerus.

Inikah yang kita mau? ***