Rabu, 19 Februari 2014

Manusia di Hadapan Letusan Gunung dan Banjir



Oleh Yosafati Gulo

Setiap bencana pastilah tidak menyenangkan manusia. Lebih-lebih mereka yang mengalami langsung atau yang tinggal di sekitar lokasi bencana. Perasaan penduduk sekitar Gunung Kelud tidak beda dengan perasaan mereka di sekitar Sinabung di Tanah Karo atau Penduduk Jakarta dan Manado ketika dihantam banjir.


Bagi manusia, letusan Gunung Kelud, Sinabung, dan lainnya, atau Banjir Jakarta dan Manado disebut bencana. Padahal bagi Kelud, Sinabung, dan air tidak begitu. Dari perspektif gunung dan air, peristiwa yang oleh manusia disebut bencana itu, hanyalah sebuah proses wajar, proses penyeimbangan dan normalisasi diri. 


Mengapa manusia menamakannya bencana? Tidak lain karena efeknya bagi manusia tidak dapat dihitung secara matematis. Bayangkan saja berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia di pengungsian. Juga waktu relawan dan biaya yang dikeluarkan  untuk keperluan pengungsi dan petugas. Berapa banyak tanaman rusak, ternak mati, rumah rusak, pekerjaan di lembaga pemerintahan dan pabrik terganggu, berapa banyak biaya pengobatan rakyat yang jatuh sakit, dan seterusnya.

Kamis, 23 Januari 2014

Derasnya “Banjir” Dukungan Ruhut Sitompul dan Amin Rais Kepada Jokowi



Oleh Yosafati Gulo

Banjir di Jakarta ternyata tidak melulu banjir air. Ada banyak “banjir” lain yang nunut. “Banjir” macet, pasti. Pengungsi, tentu saja. “Banjir orang baik” dan “banjir peduli sosial” makin deras. Dan banyak lagi. 

Ditinjau dari sisi apa saja, “banjir-banjir” itu ada yang perlu dan tidak. Ada yang membangun dan ada yang melemahkan. Namun, semua itu dapat menjadi bahan pembelajaran.

Gubernur-Wakil Gubernur DKI: Jokowi-Ahok (http://fokus.news.viva.co.id/)
Dari sisi politik, banjir di Jakarta juga bermanfaat. Selain menjadi “banjir” kampanye tak resmi dari banyak Parpol, ia menderaskan “banjir” dukungan kepada Jokowi. “Banjir” yang ini bukan cuma dari awam, tetapi dari elite Partai Politik yang terus mengalir. Wujudnya memang tidak tunggal. Dua di antaranya adalah dukungan yang tampil secara saling bertentangan.

Senin, 30 Desember 2013

Penegakan Hukum Versi Mendagri RI (Gamawan Fauzi) terhadap Gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah)



Oleh Yosafati Gulo


Pengantar:
Tulisan berikut dibuat tanggal 23 Desember 2013, namun baru dipublikasikan hari ini karena ada aktivitas lain yang memerukan didahulukan. Saya pernah baca di salah satu media online bahwa Ratu Atut Chosiyah bersikap legawa atas kasus yang menjeratnya. Kabarnya beliau mau mundur dari jabatan Gubernur. Jika itu benar, maka sebagian dari harapan tulisan ini tercapai. Harapan berikutnya ialah Mendagri Gamawan Fauzi segera bertindak.

 -----

Pernyataan Mendagri, Gamawan Fauzi, tentang tidak mungkinnya memberhentikan Ratu Atut Chosiyah dari jabatan gubernur Banten atas sangkaan keterlibatannya pada kasus Pilkada Bupati Lebak dan korupsi Alkes Banten, secara hukum dapat diterima. Ini didukung oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jabaran ketentuan itu dalam pasal-pasal berikutnya menunjukkan bahwa pelengseran Atut tidaklah gampang. Tidak bisa dilakukan suka-suka apalagi hanya didasarkan pada desakan publik. Jika Mendagri melakukannya, maka ia bisa digugat di PTUN.

Kendati demikian, bukan berarti peluang hukum sudah buntu. Ketentuan Pasal 25 huruf a-g jo Pasal 29 ayat (2) huruf b dan e mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah cukup memberi peluang Mendagri untuk bertindak. Dengan penahanannya oleh KPK, sudah tentu sebagian atau seluruh tugas dan kewajiban Atut sebagai Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban jabatan terhadap kepentingan rakyat dan tanggungjawabnya kepada Negara, khususnya Pemerintah Propinsi Banten, terabaikan secara hukum.