Selasa, 27 Desember 2016

Kemustahilan Melengserkan Presiden Jokowi

Presiden RI Joko Widodo

Gerakan Sri Bintang Pamungkas cs., yang ditangkap menjelang subuh 2/12 dapat disebuat sebagai gerakan orang-orang yang tidak senang, atau tepatnya membenci Jokowi. Ini bukan baru. Sudah tampak sejak Pilpres 2014. Pada awalnya, yang lebih sering muncul di publik hanya Ahmad Dhani dan Amien Rais. Yang lainbaru terang-terangan muncul selama dua tahun kepemiminan Jokowi-JK. Saking bencinya, dalam masa kampanye Pilrpes, Ahmad Dhani sampai-sampai bernazar mau potong “burung” miliknya atau Amien Rais mau berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta apabila Jokowi-JK terpilih pada Pilpres tersebut.
Setelah kompetisi dimenangkan Jokowi, keduanya ternyata ingkar. Tapi tidak apa-apa. Saya mafhum. Alasannya sederhana, pertimbangan manusiawi semata. Kasihan hidupnya dan istri mudanya, Mulan Jameela, yang sudah capek-capek merebut dirinya dari pelukan Maia Estianty, bila barang super berharga itu dipotong hanya karena gegabah menilai Jokowi. Mereka bisa kehilangan gairah hidup, termasuk gairah bermusik untuk menghibur hati mereka sendiri saat galau.
Amien Rais juga begitu. Saya tidak tega mendesak beliau memenuhi nazar. Pasalnya, kalau beliau bisa berjalan kaki sejauh 4 km/jam, maka untuk menempuh jarak Jogja-Jakarta yang menurut google kira-kira 525 km, beliau butuh waktu 131, 25 jam atau 5 hari lebih berjalan non stop. Ini mustahil. Beliau butuh istirahat, mandi, makan, Sholat, dan tidur. Kalau berjalannya sesuai jam kerja, 8 jam perhari, maka beliau butuh waktu 16 hari lebih. Namun, karena faktor usia dan kondisi tubuh, mungkin beliau hanya mampu berjalan 4 jam perhari, sehingga untuk sampai di Jakarta diperlukan waktu sebulan atau lebih. Kalau ini dilakukan, sama dengan potong burung, sama sekali tidak berguna. Sia-sia. Jauh lebih baik waktu yang sebulan itu dipakai untuk menulis buku tentang politik yang benar, yang dapat menjadi bahan didikan bagi generasi muda.
Tapi mungkin mereka sedikit malu atas ucapan gegabah itu sehingga rasa dongkolnya kepada Jokowi tak bisa surut. Tak lekang oleh panas matahari atau lapuk oleh derasnya hujan. Untuk itu, setiap ada lobang kesempatan mereka pasti gunakan untuk melampiaskan amarahnya kepada Jokowi. Lumayan buat menutupi rasa malu. Itulah sebabnya, ketika ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut hal yang dianggap menista agama, kendati banyak orang berhati jujur mengatakan tidak menista agama, mereka tangkap sebagai kesempatan berlian untuk menghantam Jokowi. Alasannya, Jokowi dinilai terlalu melindungi Ahok.
Saling Menambah Energi
“Semanghat membara” Dhani dan Amien Rais ternyata dimiliki orang lain. Di lembaga negara, DPR RI, ada tambahan energi dari dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon (duo F), yang juga sangat anti Jokowi. Dari komentar-komentar di media, tampak bahwa pandangan duo F ini terhadap Jokowi nyaris tak ada sisi baiknya. Kebijakan apa pun yang diambil Jokowi hampir selalu dinilai salah. Malahan mereka menyebut Jokowi telah melakukan berkali-kali pelanggaran, menghina ulama, mencaci-maki simbol-simbol Islam, dan melanggar hukum. Lucunya, apa yang mereka sebut pelanggaran itu tidak mereka jadikan bahasan di DPR untuk memakzulkan Presiden.
Tambahan energi lain, atau mungkin saling menambah energi, datang dari kelompok Sri Bintang Pamungkas (SBP), Ratna Sarumpaet (RS), Rachmawati Sukarno Putri (RSP) cs yang juga sangat anti Jokowi. Alasan kelompok ini, benar-benar aneh bagi publik. Mereka kerap mengatakan bahwa pemerintahan sekarang tidak benar. Indonesia makin terpinggirkan. Rakyat terjajah di negerinya sendiri. “Kita ini telah dijajah oleh Asing dan Aseng. Bangsa Indonesia kini telah terpinggirkan di tanahnya sendiri. Mulai dari sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan lainnya,” kata SBP pada aksi 4/11.
Kalau pernyataan itu disertai bukti, data, mungkin banyak yang percaya. Nyatanya tidak menyebut satu data pun tentang bidang jajah-menjajah, siapa yang menjajah, asing dan aseng yang mana, rakyat Indonesia yang mana yang dijajah. Dengan tidak adanya data, orang lalu berpikir bahwa SBP membual, sekedar melampiaskan sikap tidak senangnya kepada Jokowi.
Sama seperti Dhani dan Amien, SBP memang sejak Pilpres menyimpan dendam tak beralasan kepada Jokowi. Pada acara diskusi yang digelar oleh Progres 98, di cafe Taman Ismail Marzuki, saat Pilpres tahun 2014, SBP pernah berkata, “Prabowo boleh kalah, tapi Jokowi tidak boleh menang”, tegasnya saat itu. Alasannya, di belakang Jokowi adalah para konglomerat hitam yang sudah menghabiskan uang rakyat ratusan triliun. Bagaimana Jokowi akan membela rakyat, jika dibelakangnya para konglomerat hitam?, tanyanya secara retoris di depan peserta diskusi.
Tak berhenti di situ. Ketika pasangan Jokowi-JK menang pun, SBP bilang “Tidak ada pemerintahan Jokowi. Jokowi nggak dilantik. Harus dijatuhkan. Jokowi hasil permainan kotor,  dagang sapi dan konspirasi asing dan ‘bandit-bandit’ domestik. Jokowi sudah dipersiapkan lama oleh mereka ini,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan Voaislam. Pada kesempatan itu, SBP menyebut beberapa yang dianggapnya terlibat seperti Presiden Obama, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dan Presiden Cina Xi Jinping, Sofyan Wanandi, Megawati Sukarno Putri, dan JK.
Setelah Jokowi berkuasa, apa SBP berhenti? Tidak. Pandangannya malah makin miring terhadap Jokowi. Diidentikkan seperti penjual kecap. Dia bilang  “Jokowi berbicara bagus, menyelesaikan swasembada beras dalam waktu singkat tetapi harga beras di pasaran naik, petani tidak untung. Ini sama seperti penjual kecap saja,” kritik aktivis politik Sri Bintang Pamungkas kepada wartawan intelijen (https://www.intelijen.co.id/).
Namun, kalau dirunut ke belakang, sikap keras SBP ternyata sudah lama. Sikapnya yang kritis sekaligus gemar menentang penguasa, sudah muncul pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Wikipedia menulis, SBP adalah seorang tokoh pergerakan, reformis, aktivis, politikus dan juga orator hebat dalam masa-masa akhir jabatan dan penggulingan Presiden Soeharto. Ia juga merupakan Pendiri Partai PUDI dan juga pernah menjadi narapidana di era Presiden Soeharto. Namun, saat Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat, beliau dibebaskan.
Beruntung, sikap kerasnya saat itu cukup beralasan. Sama dengan sikap rakyat Indonesia yang sudah jijik menyaksikan ulah Suharto dan konco-konconya dalam mengelola negara. KKN yang terus menjalar selama kepemimpinan Suharto menjadi alasan kuat karena didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Di sisi ini, jasa beliau memelopori gerakan reformasi bersama Amien Rais perlu diapresiasi.
Sikapnya terhadap pemerintahan SBY juga begitu. SBY yang memenangkan Pilpres secara telak tak luput dari kritik kerasnya. SBY dinilainya tak tegas. Sangat mencintai AS, menganggap AS sebagai ‘tuannya’, dan SBY merasa bisa menjadi presiden, karena dukungan AS. SBY memohon dukungan kepada AS. SBY menjual dirinya. Karena dalam benak SBY, hanya dengan dukungan AS, dia bisa jadi presiden. SBY merasa, “Negara saya Indonesia. Tapi, rumah saya AS”
Pada acara peluncuran bukunya bertajuk “Membongkar Kebohongan Politik Pemerintahan SBY-JK”, SBP pernah dikategorikan menghina Presiden. Pasalnya, saat itu sekelompok mahasiswa menurunkan foto SBY-JK yang tergantung di ruangan tempat acara berlangsung. Tindakan itu berbuntut. SBP memang tidak dibui, namun sempat diproses di Mapolda Metro Jaya Jakarta.
Bagaimana dengan Ratna Sarumpaet?
Rasanya tidak jauh beda. Pada diskusi ILC 27/2/2015, RS, menggambarkan negara Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi kacau. “Ini titik paling konyol, tidak berwibawa, kehilangan harkat, kehilangan harga diri. Itulah Indonesia sekarang” tudingnya dengan wajah marah besar. “Buat aku, ini negara sudah tidak punya kepala negara. Nggak ada kepala negara. Mana kepala negara? Cuma mondar-mandir. Emang kita tolol?” ujar Ratna Sarumpaet lantang yang mendapat applause meriah.
Sama seperti Dhani dan Amien Rais, SBP, RS, RSP melihat kasus Ahok adalah pintu masuk yang pas untuk menyerang Jokowi. Mereka sangat paham bahwa kegagalan rencana yang berkali-kali didiskusikan bersama Kivlan Zen, Adityawarman Thaha, Syarwan Hamid dan yang lain sebelumnya bisa gol bersama gerakan massa besar 2 Desember 2016. Itulah sebabnya RSP dan SBP mengatakan akan menggiring massa ke gedung DPR/MPR, lalu meminta MPR melakukan sidang Istimewa untuk mencabut mandat Jokowi.
Harap dicatat, bahwa sebagian besar orang-orang tersebut di atas adalah orang yang sangat dekat atau bahkan termasuk orang Gerindra. Fadli Zon Waketum Bidang Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan, sedangkan RSP merupakan Waketum Bidang Ideologi. Pertanyaannya apakah gerakan mereka merupakan gerakan Gerindra atau turut disetujui oleh Prabowo atau tidak sama sekali, tentu tidak bisa disimpulkan begitu saja. Keterlibatan pribadi bisa saja terlepas dari kebijakan partai. Bisa juga tidak dianjurkan atau dilarang oleh Partai. Yang pasti, bahwa jawaban yang tepat hanya diketahui oleh Prabowo dan pribadi-pribadi tersebut.
Melengserkan Berhasil?
Tentu saja tidak. Bangkai busuk tetap saja bau. Mudah tercium. Orang waras pasti mengerti bahwa tudingan tanpa bukti hanyalah bualan yang merusak, menyesatkan pikiran. Itu, dipahami betul oleh intelijen negara dan kepolisian. Penangkapan mereka sebelum aksi 2 Desmber dimulai merupakan bukti bahwa gerak-gerik mereka sudah lama diintip oleh intelijen. Penangkapan dengan timing yang tepat itu memberi pesan kepada mereka bahwa di “atas angin masih ada angin”. Di atas kepentingan diri  dan kelompok masih ada kepentingan yang lebih besar: rakyat dan NKRI.
Mereka lupa bahwa rencana makar di Indonesia tidak segampang memikirkannya. Kendati ada contoh pelengseran Suharto dan Gus Dur di Indonesia, atau Presiden di negara lain yang bisa dilengserkan karena gerakan massa, tetapi di Indonesia saat ini tidak semudah itu.
Sepanjang tidak mendapat dukungan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan TNI dan Polri, dukungan para ulama, Kyai, Ustadz, para pemimin agama dan pemimpin berbagai Ormas, perguruan tinggi,  massa mahasiswa, para buruh, dst., rencana makar tak bakalan berhasil. Jika masih nekat, maka gerakan itu sama dengan gantung diri.
Andaikan pun mereka hadir pada aksi 2/12 itu, tidak gampang mereka memrovokasi massa untuk menduduki gedung DPR/MPR. Sebab di kalangan massa yang hadir ada banyak tokoh dan peserta aksi yang masih sangat percaya pada kepemimpinan Jokowi. Revolusi mental yang sudah dicanangkan sejak menjadi Presiden, keseriusan memberantas korupsi, gencarnya pembangunan  di wilayah-wilayah perbatasan, perlindungan yang terus dilakukan di perairan Indonesia, pemberian perhatian besar bagi rakyat miskin diakui oleh rakyat lebih baik daripada capaian pemerintah sebelumnya.
Oleh sebab itu, kalaupun tidak ditangkap atau hadir pada aksi 2/12, dan katakanlah berhasil memprovokasi sebagian massa, dipastikan tidak akan berakhir pada kejatuhan Jokowi. Yang paling mungkin adalah hadang-menghadang, saling cegat, atau mungkin kerusuhan, yang berujung pada berjatuhannya korban di kalangan massa dan aparat. Untuk menggiring semua massa ke gedung DPR/MPR dengan tujuan menjatuhkan Jokowi, tampaknya tidak semudah yang mereka perkirakan.
Jangan dikira bahwa pihak yang mendukung Jokowi di kalangan yang hadir mudah dibelokkan. Jangan dikira para pemimpin agama, kaum intelektual, dan para pemimpin ormas atau kelompok apa pun yang hadir bisa didikte oleh provokasi. Mereka dan massanya pasti akan berhadapan mencegat massa yang terprovokasi.
Namun, peluang itu relatif kecil. Juga tidak serta merta menjatuhkan Jokowi. Sebab dari semua pertemuan antara Jokowi dengan banyak pihak pasca adksi 4/11, utamanya para ulama dan para pimpinan berbagai ormas keagamaan, serta berbagai jajaran dalam lembaga TNI sudah ada komitmen bersama bahwa aksi 2/12 adalah super damai. Kegiatannya melulu doa untuk negara.
Komitmen bersama tersebut tidak mudah dibelokkan. Apalagi oleh orang yang pengarunya sudah redup dan yang sudah lama dipahami sebagai penyebar kebencian terhadap Jokowi. Komitmen para ulama, para pimpinan ormas keagamaan, pimpinan TNI dan Polri, jauh lebih kuat daripada kekuatan senjata. Apalagi hanya kekuatan hasutan dengan amunisi kebencian.

Komitmen itulah yang memustahilkan pelengseran Jokowi. Paham? *** (arsip)
Posting Komentar