Jika Budi Gunawan Dilantik Menjadi Kapolri

Ada dua saran antagonistik yang dianjurkan ditempuh Jokowi terhadap Budi Gunawan (BG). Yang satu menganjurkan agar BG segera dilantik. Eggi Sudjana, pengacara BG, dan beberapa pejabat teras partai pendukung Jokowi getol menyarankan hal ini. Menurut Eggi dan kawan-kawannya, inilah yang paling tepat ditempuh Jokowi. Itu yang sesuai dengan ketentuan hukum, katanya. Tambahan pula, BG dipilih sendiri oleh Jokowi dan juga disetujui dengan suara bulat oleh DPR.

Komjen Budi Gunawan (http://riaumandiri.co/)

Anjuran sebaliknya muncul dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Wantimpres dan tim 9 (sembilan) yang dibentuk Presiden Jokowi yang diminta bantuannya mencari solusi atas konflik KPK vs Polri. Dasar anjuran ini ialah BG sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Tidak layak seorang tersangka korupsi menjadi Kapolri.

Berondongan Kririk Kepada Jokowi

Sehari setelah pelantikan sampai saat ini, berondongan kritik ke arah Jokowi nyaris tak henti. Mirip ISIS (The Islamic State of Iraq and Syria) dengan senapan laras panjangnya yang mengelilingi korban lalu memberondongnya dengan timah panas. 

Illustrasi: http://www.inilah-salafi-takfiri.com/

Sebelum pengumuman kabinet, sasaran tembak ada dua. Pertama, pengumuman menteri dianggap terlalu lama. Banyak yang berharap, nama-nama menteri mestinya diumumkan sehari setelah pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).  Alsannya, jauh hari sebelumnya Jokowi sudah berjanji langsung bekerja. Pada saat pelantikan pun, Jokowi berkali-kali menekankan kata: “kerja, kerja, dan kerja!”

Kedua, pelibatan KPK dan PPATK dalam proses penentuan nama-nama Menteri. Kritik ini tidak hanya diarahkan ke Jokowi. Tetapi juga ke KPK dan Abraham Samad. 

Prabowo Subianto Menjawab Kekuatiran Bangsa?

Pengantar:

Tulisan ini ditulis beberapa hari setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Penayangannya di blog ini tertunda karena berbagai kesibukan.

-----------

Ada setidaknya dua tindakan penting Prabowo Subianto (PS) yang layak diapresiasi. Pertama, kesediaannya menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (WaPres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tanggal 20 Oktober 2014; kedua, kunjungannya kepada WaPres, JK, keesokan harinya.

Kedua tindakan itu merupakan anti tesis sikap keras beliau sebelumnya yang terus berseberangan dengan Jokowi-JK. Berawal dari hasil quick count oleh dua kelompok antagonistis sesaat setelah pemungutan suara Pilpres, 9 Juli 2014. Empat lembaga survey memenangkan pasangan PS-HR (Hatta Radjasa), dan tujuh lainnya memenangkan pasangan Jokowi-JK.

Prabowo Subianto (http://www.tribunnews.com)

Sikap keras PS makin kentara ketika mendeklarasikan pengunduran dirinya dari proses sekaligus menolak hasil pelaksanaan pilpres 2014. Dalam nada sangat emosional, PS menyatakan bahwa pelaksanaan Pilpres cacat hukum, tidak jujur serta tidak adil, bahkan bertentangan dengan UUD 1945. PS bahkan menilai, Pilpres di negara fasis pun masih lebih baik dibandingkan dengan Pilpres Indonesia, 2014. Puncaknya, PS menggugat hasil Pilpres di MK, walaupun akhirnya ditolak.