Sabtu, 25 Mei 2013

World Statesman Award Untuk Presiden SBY, Mengapa Tidak?


Protes Frans Magnis Suseno (FMS), terhadap rencana pemberian World Statesman Award oleh Appeal Of Conscience Foundation (ACF) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti bukan karena iri atau tidak senang kalau Presidennya dihargai oleh Negara lain. Juga bukan bermaksud menghembuskan SARA seperti dituduhkan Dipo Alam (DA), Sekretaris Kabinet RI, di twitternya. “Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari liat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS,” kicaunya tanggal 21 Mei 2013.

Sebagai akademisi, filsuf, dan agamawan, FMS sudah terbiasa hidup dengan standar moral normal. Terbiasa berpikir rasional yang dilandasi etika. Beliau protes karena pemberian award itu dinilai tidak benar. Tidak wajar. Luar negeri yang tak tahu banyak kondisi dalam negeri memberi award for tolerance di saat tindakan-tindakan intoleransi makin tak terkendalikan oleh Negara.

Apa yang dikatakan FMS jelas sulit dibantah (tentu kalau kita mau jujur dalam mengungkap realitas). Mengapa begitu? Karena penghargaan tersebut tidak mengandung kehorensi dan korespondensi dengan realitas.

Sabtu, 20 April 2013

Upaya Pembina YPTKSW Mencari Rektor UKSW



Oleh Yosafati Gulö

Terbesit berita bahwa Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) hendak membuat gebrakan revolusioner menyangkut syarat calon Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Salah satunya, kriteria usia calon. Selama ini calon Rektor UKSW selalu dipatok paling tinggi berusia 60 tahun  saat pelantikan pada tanggal 30 November di tahun pergantian.

Kriteria tersebut ditiadakan. Asalkan semua kriteria lain dipenuhi, maka usia calon tidak disyaratkan. Berapa saja dimungkinkan. Ketentuan ini tentu menarik. Sebab baru terjadi dalam sejarah[1]. Bukan cuma di UKSW, tapi (setahu saya) juga di seluruh PTN-PTS di Indonesia.

The Special One

Minggu, 24 Maret 2013

Menggali Dana Yayasan dengan Mendirikan Usaha Komersial



Oleh Yosafati Gulo

Banyak ahli hukum menilai bahwa UU Yayasan masih mengandung banyak kekurangan. Perdebatan mutakhir mencuat setelah PP No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan terbit. PP tersebut mengundang kontroversi karena bertabrakan langsung dengan ketentuan Pasal 71 UU No. No 16 Tahun 2001 jo Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 71 ayat (1) huruf b jo ayat (4) menetapkan tanggal 6 Oktober 2008 sebagai batas akhir bagi Yayasan untuk menyesuaikan AD-nya dengan UU Yayasan, tetapi PP No. 2 Tahun 2013 menabrak batasan waktu itu dengan memberikan kesempatan lanjutan tanpa membatalkan bunyi pasal 71 ayat (1) jo ayat (4) UU tersebut[1].